Senin, 10 Maret 2008

POTRET BURAM PENDIDIKAN RIAU Pendidikan Riau tertinggal. Sebuah kata singkat yang cukup menggambarkan kondisi dunia pendidikan dan sumberdaya manusia Riau hari ini. Jika kita buka data pendidikan Riau akan terpampang angka yang mengejutkan dimana Riau sangat jauh tertinggal dan menyimpan api dalam sekam yang akan bermuara pada ketertinggalan dalam berbagai aspek dan dimensi kehidupan jika tidak segera dibenahi. Belajar dari kesalahan kebijakan pemerintah masa lalu, sudah seharusnya pemerintah propinsi, kabupaten dan kota mengambil langkah serius pembenahan dan penyusunan master plant pendidikan yang mampu melakukan percepatan dan loncatan untuk mengejar ketertinggalan dan menyamakan gerak langkah pendidikan dan sumberdaya manusia masyarakat Riau dengan daerah lain di Indonesia. Sebuah pemahaman diatas kertas bahwa kemajuan daerah tidak ditentukan oleh kekayaan alam semata tapi sangat ditunjang dan ditopang oleh kesiapan manusianya, harusnya bukan sekedar wacana tapi hendaknya dilakukan melalui program nyata. Bertahun-tahun kita bedah masalah pendidikan Riau dimeja seminar, diskusi dan pertemuan, yang berwujud nyata hanya sebatas SMU Plus, beasiswa sarat masalah, kompetisi dan berbagai kegiatan seremonial yang sarat dengan kepentingan politik. Kemilau Riau dipertontonkan dalam gemuruh berbagai seremoni yang menghabiskan miliaran rupiah uang rakyat tetapi disisi lain ribuan pelajar Riau harus menunggu diberhentikan karena tidak mampu lagi membayar uang sekolah serta berbagai tetek bengeknya yang sengaja dibuat dengan berbagai alasan. Kondisi pendidikan ini semakin parah karena manajemen sekolah, majelis guru dan siswanya turut hanyut dalam berbagai kegiatan politik. Siswa semakin mudah terprovokasi sehingga jangan heran rasa hormat terhadap guru hampir tidak ada, guru dihujat, guru dihina dan guru diusir melalui demontrasi yang sekarang sudah menjalar sampai sekolah dasar. Pendidikan kita kehilangan roh dan nilai-nilai, siswa semakin pintar tapi kering nilai, norma kesopanan, kesantunan dan kejujuran. Disisi lain himpitan ekonomi dan sisten rekrut guru masa silam yang sarat KKN telah menghadirkan guru-guru instan yang tidak bermental pendidik di depan siswa. Guru sekarang bekerja untuk uang bukan pengabdian dan panggilan nurani, banyak guru tidak lagi bisa menjadikan panutan dan ikutan. Sudah saatnya profesi guru memiliki pendidikan profesi diluar dunia perguruan tinggi seperti profesi akuntan, pengacara ataupun notaris agar lebih bisa dimatangkan, dimantapkan dan diprofesionalkan sehingga betul-betulk bisa melakukan fungsinya dengan baik. Disisi lain pemerintah juga harus memperhatikan betul kesejahteraan guru agar bisa bertugas dengan nyaman tidak melamun pada saat mengajar memikirkan apa yang akan dimakan dan apakah sewa rumah sudah dibayar. Kenyataan pahit yang terbentang didepan mata dimana masyarakat Riau tidak mampu mengambil peran dalam gegap gempita pembangunan di daerahnya serta berbagai masalah yang melilit dunia pendidikan, sudah selayaknya menjadi perhatian semua pihak disela-sela peringatan hari pendidilkan ini. Kebijakan pemerintah pusat dimasa lalu yang tidak adil, tidak bijak serta terang-terangan memperbodoh Riau dibidang pendidikan hendaknya segera diperbaiki seiring dengan peluang yang terbuka diera otonomi ini. Tidak saatnya lagi pemerintah dan masyarakat larut dengan berbagai kegiatan seremonial yang tidak menyentuh masalah mendasar dibidang pendidikan. Sangat disadari ketidak mampuan industri menyerap tenaga kerja tempatan Riau sedikitnya dipengaruhi dua faktor. Faktor pertama yaitu masih lemahnya komitmen dan keberpihakan industri/ dunia usaha itu sendiri terhadap tenaga kerja Riau. Berbagai asalan selalu dikemukakan yang secara akal sehat sangat tidak bisa diterima. Sebuah kenyataan pahit hasil investigasi dilapangan tidak sedikit industri yang masih mengambil tenaga kerja non skill dari luar Riau padahal di daerah ini masih banyak yang menganggur. Disisi lain dibeberapa bidang ilmu yang sudah ada di Riau juga tidak ada diberikan peluang tapi dunia usaha masih mengambil dari luar Riau seperti sarjana ekonomi, sarjana sosial politik, sarjana hukum, sarjana pendidikan, sarjana pertanian, sarjana sains ataupun sarjana teknik yang beberapa jurusan sudah berdiri di Riau. Masalah ini perlu dicarikan solusi dengan pengawasan oleh pemerintah dan masyarakat terhadap berbagai kegiatan dunia usaha dalam bidang rekruitmen tenaga kerja. Faktor kedua adalah tidak tersedianya lembaga pendidikan yang memiliki relevansi dengan kebutuhan industri di Riau. Kalaupun ada biaya pendidikannya sangat mencekik yang sedikitpun tidak memungkinkan untuk dimasuki oleh anak Riau yang secara ekonomi sudah sangat miskin dan kuliah hanya dengan semangat dan keinginan menggebu untuk memperbaiki nasib dan kehidupan. Jadi jangan heran kalau anak Riau masih berserak di fakultas murah meriah yang bisa dimasuki dengan biaya murah dan kurang kompetitif seperti FKIP jurusan Bahasa Indonesia, PPKN, Sejarah ataupun UIN Susqa yang tersebar dengan pada berbagai jurusan agama. Kondisi ini terjadi selain kalah bersaing di UMPTN juga lebih banyak dipengaruhi besarnya biaya untuk masuk Fakultas Sains dan Teknologi ataupun besarnya biaya praktek untuk kuliah di Fakultas Teknik, apalagi kalau mau masuk politeknik. Disisi lain terlihat program pemerintah dibidang pendidikan melalui program 1000 master dan doktor bukan jawaban persoalan. Pelaksanaan program mercusuar pendidikan yang tidak ditopang kesiapan di tingkat pendidikan dasar dan menengah serta kurang terprogramnya pelaksanaan beasiswa master dan doktor telah melahirkan masalah baru dimana anak Riau tetap tertinggal sebab yang dapat beasiswa kebanyakan anak luar Riau yang hanya numpang sebentar kuliah ataupun hidup di Riau serta munculnya masalah baru lahirnya pengangguran berpendidikan tinggi. Mengapa mereka bisa menganggur? Terlihat kesalahan manajemen beasiswa telah melahirkan master dan doktor yang tidak memenuhi kualifikasi kebutuhan pasar kerja ataupun master dan doktor yang masih manja yang selalu ingin menyusu padahal sudah banyak menghabiskan uang rakyat setelah tamatpun masih bertanya dan mengharap dicarikan kerja. Berangkat dari kenyataan diatas sudah saatnya penguatan pada pendidikan dasar perlu segera dilakukan dengan meningkatkan mutu pendidikan, kemampuan dan kompetensi guru, perbaikan sarana dan prasarana belajar serta pemantapan sistem pendidikan yang sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan daerah. Dengan besarnya dana yang tersedia tapi belum optimal dimanfaatkan sudah selayaknya setiap daerah tingkat dua memiliki sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah umum (SMU) yang unggul untuk menjaring siswa berprestasi dan disiapkan untuk menjadi kader pemimpin daerah masa depan dalam berbagai disiplin dan bidang ilmu. Hal ini penting sebab ketertinggalan Riau harus dikejar dengan strategi yang bisa melakukan loncatan dan percepatan seiring dengan hal itu perbaikan dunia pendidikan secara umum juga terus dilakukan. Ditingkat pendidikan tinggi harus berani melakukan reformasi diri dengan penguatan pada jurusan-jurusan strategis yang bersentuhan langsung dengan potensi dan peluang yang ada di Riau. Kalau perlu beberapa Fakultas dan jurusan yang telah mengalami bloming sarjana di pasar harus ditutup sementara sehingga sumberdaya dan sumberdana bisa diarahkan pada penguatan beberapa jurusan yang potensial untuk melakukan percepatan. Sadar atau tidak sadar kita masih larut tanpa berusaha berbuat optimal dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan serta penyiapan sumberdaya manusia Riau yang handal yang siap ambil bagian dalam pembangunan. Tidak ada pilihan momentum hari pendidikan tahun 2005 ini harus menjadi tonggak kebangkitan pendidikan Riau dengan sesegera mungkin menyiapkan rencana strategis dan segera bekerja bukan hanya bicara diatas podium ataupun berkonsep melalui kertas kerja semata.
BANGGA KORUPSI Korupsi adalah tren baru bangsa kita. Korupsi bisa buat diri terkenal, korupsi bisa buat diri disanjung dan dihormati serta korupsi bisa buat diri jadi pahlawan dan jutawan. Korupsi dianggap sebuah kewajaran, korupsi bukan lagi sebuah aib tapi bukti bahwa diri pandai memanfaatkan situasi, peluang dan kesempatan. Barang siapa yang krasak kerusuk dianggap orang sirik yang ribut karena belum dapat bagian dan kesempatan. Semua orang berlomba mencari kesempatan untuk korupsi, semua orang mulai belajar korupsi sejak dini. Lembaga pendidikan yang seharusnya membentuk akhlak mulia bagi murid dan mahasiswanya ternyata tak mampu berbuat apa-apa. Godaan gaya hidup dan kesenangan dunia membuat banyak orang buta dan proaktif mencari jalan pintas. Jangan heran kalau lembaga pendidikan juga banyak ditemui calon-salon koruptor masa depan yang mulai korupsi kecil-kecilan sesuai skop lembaga, potensi dan peluang yang ada. Dilembaga kemahasiswaan yang katanya dapur kelahiran pemimpin bangsa beberapa tahun belakang ini vakum dan berkonflik panjang muara dari kasus korupsi juga. Berbagai kasus yang menghinggapi lembaga kemahasiswaan secara umum bermuara dari hilangnya kepercayaan anggota terhadap presiden mahasiswanya. Kepercayaan ini secara umum terjadi karena tidak adanya transparansi penggunaan dana kemahasiswaan ataupun penyalahgunaan dari peruntukannya. Kalau kita cermati secara baik pelaku tindak pidana korupsi dinegara ini semuanya keluar dari lembaga pendidikan malah banyak yang lahir dari perut lembaga pendidikan tinggi. Jadi dunia pendidikan kita seharusnya ikut bertanggungjawab terhadap kondisi bangsa saat ini. Sudah saatnya reformasi sistem pendidikan yang melahirkan generasi korup dan tidak bermoral Kasus korupsi yang menghinggapi tubuh KPU adalah sebuah realitas pahit bahwa kita semakin kehilangan patunan dan tokoh yang bisa dipercaya. Mencermati perjalanan panjang pengungkapan indikasi korupsi ditubuh KPU, menyadarkan kita bahwa bangsa kita sedang sekarat. Hari ini kita bingung mau percaya dengan siapa lagi. Banyak harapan yang disandarkan kepada pejabat KPU karena mereka adalah orang-orang yang diyakini bersih, memiliki kredibiltas baik, aktif digerakan moral, berasal dari kalangan akademis/ kampus, berlatar belakang organisasi yang selama ini terlah teruji sejarah. Siapa yang tidak kenal dengan Nazaruddin Sjamsuddin tokoh intelektual kampus, siapa yang tidak kenal dengan sepak terjang Mulyana W Kusumah semasa sebelum bergabung sebagai anggota KPU dan hampir seluruh aktivis mahasiswa mengenal sosok Anas Urbaningrum serta beberapa tokoh yang sekarang berprediket sebagai anggota KPU. Banyak harapan yang disandarkan kepada mereka untuk menjadi contoh, untuk menjadi suritaula dan bagaimana memposisikan diri kalau diberikan kepercayaan untuk menjalankan nasib bangsa. Ternyata mereka juga tidak jauh berbeda, sosok manusia lemah yang hanya bisa bicara dan pada saat dihadapkan ternyata tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang selama ini diteriakinya, dimakinya dan juga dikritisinya. Kebohongan demi kebohongan dipertontonkan dihadapan rakyat untuk berkelit dan dengan bangga Nazaruddin sang Ketua KPU mengatakan, “sesama bus kota tidak boleh saling mendahului”. Apakah ini perkataan seorang intelektual kampus? Ternyata Nazaruddin berpola pikir yang tidak jauh berbeda dengan supir bus kota. Bagi sang supir jalan raya adalah nenek moyangnya sehingga bisa mengebut sesuka hati tanpa memperhatikan rambu dan peraturan lalu lintas. Bagi sang supir penumpangnya adalah barang dan hewan yang tidak memerlukan kenyamanan sehingga bisa ditumpuk-tumpuk sampai sesak nafas. Bagi sang supir setoran adalah utama sebab dari sanalah sumber hidup mereka. Ternyata supir bus kota lebih mulya karena mereka hidup dari tetesan kringat halal daripada seorang Nazaruddin dengan segudang keilmuan yang dimiliki tapi diperuntukkan untuk menyalahgunakan uang rakyat. Disisi lain terlihat tidak sedikitpun ada bias terkejut, sedih, terpukul dan malu pada saat kita mencermati wawancara media eletronik dengan anak dan istri Nazaruddin. Semua terkesan biasa saja, tak terlihat ada masalah dan memandang ini sebuah aib memalukan jika nanti terbukti bersalah. Tidak jauh berbeda dengan Nazaruddin tengok pula tingkah laku putri Mulya W Kusumah yang dengan tanpa malu, segan dan berdosa berlagak bak selebritis memberikan berbagai tanggapan kepada wartawan atas nama bapaknya. Apa dia sudah kehilangan urat malu? Apa yang dihadapi bapaknya bukan aib sehingga tidak sedikitpun tersirat beban diwajahnya. Memang bangsa ini lagi sakit parah, dimana penjahat dijadikan pahlawan karena selama ini sering berteriak tentang kebenaran. Belum lagi kasus KPU ditingkat pusat selesai, kita dihidangkan dengan kenyataan Ketua KPUD DKI M Taufik juga dijadikan tersangka korupsi dana APBD DKI Jakarta dan APBN untuk Pemilu 2004, tak tanggung-tanggung dugaan korupsi ditaksir puluhan miliar rupiah dan juga penggelapan pajak sebesar Rp. 4,2 miliar. Timbul sebuah pertanyaan besar hari ini, keinginan pribadi KPUD Se-Indonesia menjadi penjamin Nazaruddin dan Mulyana apakah berangkat dari kesadaran hukum atau solidaritas semata dengan niat membela kolega yang lagi menderita dan berhimpun bersama saling membela sebab mereka juga rentan dengan kasus serupa dan cemas menunggu borok terbingkar saja, seperti yang sudah dialami M. Taufik dari KPU DKI. Saya punya keyakinan hal yang sama juga akan ditemui di BUMN yang mana pejabatnya sedang diperiksa. Besar harapan kita gerakan membuka borok tindak pidana korupsi ini bukan program politik sesaat, sebab sangat terasa banyak tindak pidana korupsi yang mengendap dan terhenti sebab pelakunya berjamaah, saling berkoordinasi dan saling melindungi. Memberantas korupsi dinegeri ini sebenarnya tidak susah, sebab buktinya sudah banyak terpampang didepan mata. Mengapa orang berebut jadi pegawai negeri karena disana gaji kecil tapi jika berada ditempat basah bisa membeli semua keinginan hati. Dimana tempat yang basah? Biasanya pegawai pajak, dispenda, beacukai, kehutanan, kehakiman, dll. Di institusi yang kita paparkan diatas memberikan rezeki siluman yang berasal dari negari antah berantah. Dengan posisi dan jabatan banyak pejabat pemerintah dan negara leluasa melakukan kegiatan memperkaya diri. Tak jarang gologan rendah memiliki rumah mentereng, mobil dua tiga dan berlian bergelantungan dileher anak istri. Kalau mau jujur kita tinggal buka berapa sih gaji pegawai negeri? Untuk golongan IV saja jika hidup dengan uang halal tidak akan bisa hidup mewah dengan mobil terbaru dua dan tiga biji. Memberikan hukum berat terhadap pelaku tindak korupsi adalah solusi terbaik untuk memberikan efek jera. Pembatasan hak-hak politik juga perlu ditegaskan sehingga tidak ada kesempatan mantan koruptor dan penjahat jadi pejabat dinegeri ini.

Kamis, 07 Juni 2007

DILEMA RIAU (Merdeka atau Otonomi Khusus)

Jika ditahun 1956 Kongres Rakyat Riau (KRR) I melahirkan opsi perjuangan untuk berpisah dari Propinsi Sumatra Tengah, yang akhirnya melahirkan Propinsi Riau. Tiga puluh empat tahun kemudian di penghujung bulan Januari tepatnya tanggal 1 Februari 2000, dalam perhelatan sama yang bernama Kongres Rakyat Riau II, lahirlah opsi merdeka dari tiga pilihan yang ada yaitu merdeka, otonomi khusus ataupun negara federasi. Dari 623 peserta yang hadir; 270 orang memilih opsi merdeka, 199 orang memilih otonomi khusus dan 146 suara memilih Negara federal. Semua terperagah antara percaya dengan tidak, keberanian yang diselimuti ketakutan, keseriusan yang penuh keraguan. Keheningan dipecah oleh pernyataan Prof. Tabrani Rab yang katanya presiden pertama,” Kita ingin merdeka mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lain-lain”. Waktupun berjalan presidenpun katanya berganti dan saat ini dipegang oleh Al Azhar yang katanya presiden kedua, sikap dan pernyataan politik hampir sama, ” Merdeka secara moral dan merdeka tanpa darah”. Apakah benar Riau ingin merdeka? Melihat kondisi Riau yang masih diselimuti kemiskinan ditengah kekayaan, beraksesoris kebodohan, ketertinggalan dan keterbelakangan, maka jawabannya, ”merdeka yes”. Merdeka disini dipahami dalam kerangka, ingin lepas dari ketertinggalan, kemiskinan, kebodohan dan ketidak berdayaan. Terlalu lama Riau terpuruk dalam jurang kemiskinan diantara limpahan kekayaan sumberdaya alam yang terpendam didalam bumi dan terhampar dipermukaannya. Apapun opsi yang dikumandangkan, semuanya berangkat dari ekspresi kekecewaan masyarakat Riau dan aspirasi agar diberikan perhatian sehingga leluasa mengelola sumberdaya yang ada untuk mendukung proses mensejahterakan masyarakat, mengejar ketertinggalan dan menyelamatkan warisan untuk generasi masa depan yang hampir kehabisan kesempatan dan harapan. Banyak kebijakan masa lalu yang kurang berpihak kepada masyarakat Riau. Lihatlah disisi pendidikan, walaupun sudah enam puluh satu tahun merdeka dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Ternyata dalam aspek pendidikan Riau jauh tertinggal, mulai dari pendidikan dasar sampai kepada pendidikan tinggi. Riau kaya dengan hasil migasnya tetapi baru beberapa tahun terakhir Riau memiliki jurusan Perminyakan, itupun di perguruan tinggi swasta. Riau kaya dengan hasil hutan tetapi Fakultas Kehutanan juga baru berdiri itupun sama di PTSjuga. Riau memiliki dua perusahaan pulp dan kertas terbesar di Asia dan ribuan hektar perkebunan Sawit tetapi Riau tidak memiliki satupun perguruan tinggi ataupun sekolah yang menjebatani tenagakerjanya kesana. Riau terhimpit dalam sistem sehingga baru dalam waktu terakhir memiliki fakultas kedokteran, baru memiliki jurusan-jurusan yang menopang sarjananya merebut pasar kerja yang melimpah di bumi Lancang Kuning ini. Yang terjadi, diseluruh perusahaan Migas, Pulp and Paper, perusahaan kehutanan, industri Sawit dan berbagai pusat industri, masyarakat Riau hanya menjadi penonton. Tidak ada satupun perusahaan besar di Riau yang persentase tenaga kerja putra tempatan Riau yang mencapai angka 50%. Semuanya diisi oleh saudaranya yang berasal dari Riau, disisi lain tenaga kerja tempatan terpuruk diposisi-posisi marginal seperti security, buruh, office boy dan kalaupun ada yang tinggi ditempatkan diposisi yang selalu bersentuhan dengan masyarakat seperti; humas, community development, koordinator security dan sejenisnya. Ditempatkan dalam ruang kaca dan dijadikan ”bonsai”. Indah dilihat tetapi tidak memiliki otoritas cukup tinggi dan tidak bisa juga dibilang rendah karena selalu mewakili institusi. Hal yang sama juga terjadi dengan dana pembangunan yang dialokasi pemerintah pusat ke Riau. Baik dari hasil minyak dan gas, hasil tambang, hasil hutan dan berbagai sumber pendapatan dari Riau yang selama ini menopang kehidupan berbangsa dan bernegara, Riau hanya mendapatkan sebagian kecil saja. Dari aspek politikpun tidak jauh berbeda, puluhan tahun hak-hak politik masyarakat Riau untuk dipimpin oleh putra terbaiknya dibatasi. Mulai dari jabatan bupati sampai gubernur, kalau mau jadi menteri cukup berhayal dalam mimpi. Dibidang sosial budaya, kebangkitan Melayu yang merupakan identitas daerah ini baru hangat beberapa waktu terakhir ini. Daerah yang menyumbangkan bahasa ibunya sebagai pemersatu bangsa, terasa asing dengan bahasanya sendiri. Bahasa Indonesia seperti mendurhakai ibukandungnya bahasa Melayu Riau. Disisi lain, identitas Riau sebagai bangsa yang menjunjung nilai budaya, norma dan agama tercoreng dengan berbagai pusat bisnis yang menjajakan wanita. Riau menjadi pusat industri yang lepas kendali dan hampir kehilangan jati diri. Apa yang tersisa di Riau setelah enam puluh satu tahun merdeka. Kemiskinan meraja lela, kebodohan dimana-mana, Riau tertinggal dari aspek sosial, budaya, pendidikan dan juga agama. Dibidang lingkungan masyarakat Riau terusir dari tanah nenek moyangnya, akibat keberadaan industri yang mendapat izin tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat Riau jangka panjang. Ribuan hektar hutan Riau diberikan kepada HPH ataupun HPHTI, sebagian lagi digunduli dan ditanami perkebunan kelapa sawit, hasil laut dan sungai mati karena pencemaran yang tidak pernah berhenti. Masyarakat Riau terpurut disudut-sudut kota, sudut kampung, tepi hutan dan tepi sungai. Masyarakat Riaupun menjadi cengeng akibat derita tak berkesudahan, mudah merajuk karena tidak pernah mendapat perhatian dan pembelaan. Rasa malas dan putus asa menghinggapi yang bermuara hampir tidak peduli karena merasa daerahnya tidak miliknya lagi. Masyarakat Riau menjadi pencemburu dan menutup diri dengan isu ”putra daerah” sebagai wujud minta bagian dalam berbagai kesempatan. Sayangnya dalam kekalutan, kebimbangan dan keputusasaaan, saudaranya yang berasal dari luar Riau menyahuti dengan emosi dengan membuat pula benteng diri dalam berbagai bentuk organisasi. Tujuh tahun kemudian, tepatnya tanggal 11 Januari 2007 Forum Nasional Perjuangan Rakyat Riau untuk Otonomi Khusus (FNPRRO) dideklarasikan. Apakah ini refleksi perjuangan menuntut ketidak adilan ataupun sebatas kepentingan politik belaka, hanya Tuhan yang tahu jawabannya. Sudah seharusnya menjadi perenungan bersama, bagaimana memberikan hal-hal yang selayaknya kepada Riau. Melakukan proses percepatan pembangunan agar bisa seiring sejalan dengan propinsi lain sehingga siap menghadapi tantangan masa depan. Keikhlasan dan kebesaran jiwa bangsa ini melihat sumbangsih dan kesetiaan Riau untuk tetap bertahan dalam bingkai negara kesatuan, seharusnya dijadikan motor penggerak untuk segera menunjukkan kepedulian dengan memberikan keadilan. Riau tidak dilahirkan untuk menjadi penghianat, kultur Riau adalah kultur persahabatan, persaudaraan, kesederhanaan dan kesetiaan. Sejarah panjang masyarakat Riau sejak dulu kala menunjukkan sebuah bukti daerah ini patut dihargai dan dihormati. Dalam gegap gempita gerakan otonomi khusus yang diikuti gerakan merdeka yang hampir tidak bersuara, kesimpulan yang ada bahwa Riau ternyata masih rindu dan cinta dengan bangsa Indonesia dan hanya menuntut perhatian sebagai anak tertua yang sudah banyak berkorban untuk adik-adiknya, mencurahkan segenap penghasilannya untuk membantu orang dan selalu sabar dalam derita, dalam usia sudah dewasa ingin mandiri mengatur hidup dan keungannya sendiri serta mintapula dikasihi, diperhatikan dan dicintai.

Label:

REFLEKSI SEORANG MANTAN AKTIVIS MAHASISWA

Keterlibatan saya pada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan semasa kuliah dulu, terjadi ketika saya terantuk pada ganjalan akademik, terutama suasana pendidikannya. Selain itu organisasi –organisasi mahasiswa masih berdiri dengan angkuhnya, menyimpan bayang-bayang gegelapan, kebodohan dan kering kreativitas. Seorang mahasiswa yang out spoken dan kritis, yang datang dari kampus untuk mengasah intelegensia, nampaknya akan menemukan kehidupannya dalam kencah hiruk pikuk kehidupan organisasi yang jauh dari nafas akademik. Dunia akademik terkesan sebagai dunia yang arogan, sepi, kutu buku dan membutuhkan pemikiran kaku karena lebih banyak dihidupi oleh kultus kepada para dosen-dosen yang berebut perhatian mahasiswa dengan menjual almamater masing-masing. Perguruan tinggi tak lebih dari tempat orang-orang mencari sehelai kertas ijazah, tempat mencari jodoh, ataupun alasan untuk memperlambat masa menganggur. Dan saya salah satu sisa-sisa peristiwa demikian, meskipun setelah saya timbang-timbang masa tersebut adalah masa transisi bentuk-bentuk kegiatan dan kepedulian kemahasiswaan. Saya menyaksikan surutnya kegiatan-kegiatan yang semula berputar dicelah politik dan pasangnya kegiatan kemahasiswaan yang lebih independen. Namun indenpendensi itu segera ditangkap oleh penguasa, kerena saya juga ikut mengenyam asam garamnya sebuah konsep SMPT. Konsep SMPT tidak lebih dari upaya mematikan peran politik yang seyogyanya dapat dimainkan oleh mahasiswa yang bermuara pada upaya pembelokan minat-minat politis mahasiswa kepada kehendak dan kemauan pemerintah pada saat itu. Jangan heran kalau pada masa itu pengadilan teradap penghianatan mahasiswa begitu marak walaupun pada akhirnya mereka dipuja dan dianggap tokoh akibat kemaruk dan miskinnya organisasi kemahasiswaan yang selalu meminta derma. Disisi lain pergerakan masiswa juga kerap dihiasi penampilan badut-badut yang berpenampilan lucu dan tidak tahu malu. Apakah itu kerugian atau keuntungan, barangkali secara reflektif sudah dapat kita menimbangnya, apalagi historiografinya dicatat seperti apa adanya lugas dan jujur. Masalahnya sudah ada kesan beberapa rekan yang dahulunya menghujat disaat berada diluar sistem lembaga kemahasiswaan, bahwa kami tidak tegas, tidak tegar, kurang konsisten dan tidak idealis, ternyata tidak dapat berbuat lebih baik pada saat diberikan kesempatan untuk duduk dikursi panas itu. Kenyataan yang ada kantor dihiasi bara api, uang kemahasiswaan katanya habis untuk demontrasi dan berbagai pertunjukan lainnya yang menggambarkan bahwa organisasi kemahasiswaan menjadi makin mandul dan tidak berdaya. Kehadiran saya di kursi yang katanya bergengsi, ketua Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) Universitas Riau adalah buah dari kemuakan dengan sikap dan ketakutan akan kebangkitan sebuah generasi yang bercorak Melayu. Juga suatu perlawanan untuk menyadarkan sebuah rezim yang telah menjual isu berbagai isu termasuk agama untuk melanggengkan kekuasaan, walau nyatanya banyak kader yang tidak berkualitas dan mempermalukan organisasi. Jadi apakah ini buah perjuangan itu ? Selalu saya bertanya, ”Apakah salah jika SMPT Unri dipimpin oleh seorang ketua yang punya komitmen untuk memberikan nuansa Melayu dikampus yang katanya berada ditanah melayu?” Dilain sisi, pernah dengan latang saya tulis dibahana mahasiswa, jika ingin tanah melayu ini dipimpin putera daerahnya sendiri, maka langkah yang sederhana untuk mewujudkan semua itu adalah merebut semua jabatan yang ada dilembaga mahasiswa. Mulai dari ketua HIMA, HMJ, SMF, BPMF, UKM dan SMPT harus dipegang oleh orang yang komitmen terhadap melayu (sudah pasti tentunya orang melayu). Kalau jabatan ini saja masih lepas dari tangan kita , kan lucu untuk berkhayal yang menjadi gubernur dan bupatinya orang Melayu. Saya takut yang terjadi wajah seperti Melayu tapi sikap tidak mencerminkan adat resam orang Melayu. Saya bukan primodial, tetapi ternyata banyak diantara kita yang lupa dengan pepatah lama ,”masuk kandang kambing mengembek dan kalau masuk kandang harimau mengaum”. Maknanya sederhana; “ Tuan-tuan tolong memakai adat kebiasaan kami kalau hidup dibumi melayu ini, jadi jangan belagak dengan budaya dan kebiasaan tuan-tuan yang asing bagi kami”. Walau tekad itu hanya habis pada satu kepengurusan dan setelahnya pecah dan tidak berubah. Tapi yang terpenting bagi saya adalah, sejarah pernah mengukir suatu prestasi dimana budak-budak Melayu pernah menguasai telak seluruh jajaran fungsionaris SMPT Unri, menghiasinya dengan nuangsa Melayu dan meletakkan dasar yang kuat bagi kegiatan kemelayuan dan dasar lahirnya lembaga yang bernama Forkom SMPT Se-Riau yang saat menjelang ajal berubah nama menjadi Forkam LKPT Riau, yang sekarang sedang sekarat menunggu sakaratul maut. Alasan penarikan diri saya dari kancah organisasi bermuara dari perbedaan mendasar melihat sebuah konsep gerakan yang dibawa KAMAR 1997 (Kesatuan Aksi Mahasiswa Riau) yang pada awalnya saya motori bersama bang Ismail, bang Achmad Jamaan dan Jenewar. Waktu-waktu selanjutnya saya habiskan untuk mengejar segala tugas perkuliahan yang kerap tertinggal akibat keenakan dikegiatan organisasi, walaupun sebagian besar kawan-kawan seangkatan tahun 1993 makin memfokuskan diri di gerakan kemahasiswaan. Hikmah terbesar yang saya rasakan adalah kesempatan untuk menyelesaikan studi tepat waktu dengan indek prestasi yang tidaklah memalukan untuk seorang mantan presiden mahasiswa. Pada masa-masa itu saya merasa lebih nyaman menjadi penonton sambil menyelesaikan tugas skripsi. Terlihat gerakan reformasi yang mulai marak penuh dengan lelucon, cerita unik dan lucu. Saya lihat banyak badut-badut reformasi yang dulunya sangat alergi mendengar kata demontrasi, apalagi kalau yang dikritik dan didemo adalah kebijakan pemerintah, sekarang menjadi tokoh pergerakan. Saya juga hanya bisa berpingkal-pingkal melihat pola tingkah kawan-kawan yang berupaya menjadi tokoh reformasi dengan membentuk berbagai macam lembaga dan organisasi. Nnyatanya berhasil, Rata-rata sekarang mereka telah menjadi tokoh reformasi dan public figur di Riau ini. Masih sempat saya melihat satu persatu diantara mereka menjual reformasi demi sebuah ganti berupa materi, banyak diantara mereka sekarang sudah menjadi pengusaha muda, eksekutif muda dan juga politikus muda yang tentunya lengkap dengan segala aksesorisnya. Saat ini saya sudah berada diluar sistem. Pengamat adalah jabatan paling pas untuk saya jalani menyangkut aktivitas kemahasiswaan saat ini. Walaupun kadang terselip kesedihan disaat terdengar bisikan miring atas aktivitas kami yang tidak pernah dilihat dan dirasakan oleh generasi sekarang, tapi saya sadar itulah hidup yang selalu dibubuhi kepentingan-kepentingan. Semuanya telah terlalu, penyesalan hampir tidak ada, karena saya menyadari, akhirnya fungsi utama kegiatan kemahasiswaan yang saya jalani dulu adalah bagian dari kegiatan pelatihan untuk menghadapi status yang lebih panjang dan lebih mendasar dari pada status mahasiswa yaitu status kita sebagai manusia.

PERJUANGAN DIMULAI DARI DIRI

Ketika mahasiswa, aku ingin memperbaiki dunia. Lalu aku sadari, betapa sulit melakukannya, aku putuskan untuk mereformasi negaraku saja. Akupun sadar ternyata negaraku Indonesia tercinta berubah makin parah. Kalau dulu praktek KKN hanya pada lingkaran Cendana, semenjak reformasi KKN menjadi budaya dan gaya hidup pejabat mulai dari tingkat pusat sampai ke desa, dari Presiden sampai ketua Rukun Tetangga, dari pegawai negeri sampai pegawai swasta. Dulunya dilakukan malu-malu sekarang terbuka. Korupsi adalah biasa, sehingga orang jujur bisa jadi musuh bersama. Aku lelah dan mulai berpikir untuk memperbaiki propinsiku Riau tercinta dengan masyarakat tempatan yang miskin papa. Perjalanan waktu menyadarkanku, tidak mudah mengubah Riauku. Dulu katanya Riau miskin karena Pemerintah Pusat congkak, gubernurnya bukan orang Riau, semua hasil bumi dirampas dengan alasan untuk kemakmuran Indonesia. Ternyata setelah reformasi, disonsong Otonomi Daerah, Riau dipimpin oleh putra daerahnya sendiri dan Dana Bagi Hasil mengalir membasahi bumi Lancang Kuning. Mengapa Riau masih miskin? Mengapa masyarakat tempatan (Melayu) tetap menganggur, tetap bodoh, tetap tertinggal dan sekarang dijajah pula oleh saudaranya sendiri. Apakah tuntutan DBH jawabannya? Apa perlu Otsus ataupun melanjutkan opsi Riau Merdeka? Jawabannya sederhana, andaikan Riau jadi sebuah negara sekalipun dimana semua kekayaan diatas tanah dan dalam bumi diserahkan semua, tidak akan berarti apa-apa. Jika sikap, perilaku dan mental kita masih sama. Bukankah Singapura kecil dan tidak ada SDA-nya, tidak jauh beda dengan Swiss yang tidak memiliki perkebunan Coklat tapi dikenal pembuatan coklat terenak di dunia, Swiss tidak memiliki peternakan sapi dan domba tetapi dikenal dengan produk Nestle-nya atau lihatlah Jepang dimana 80% wilayah pegunungan tapi menjadi raksasa ekonomi dunia. Sebab kondisinya tidak jauh berbeda, pejabat, pengusaha, kontraktor, politisi, kroni dan keluarganya makin kaya raya, disisi lain masyarakatnya tetap miskin, bodoh dan menderita. Setelah 30 tahun meninggalkan Tanah Kelahiran Bagan Siapi-api, saya mencoba pulang, yang berubah hanya gedung, jalan dan jembatan dari aspek manusianya sama, tidak ada peningkatan secara signifikan. Sayapun kembali ke kampung halaman Sungai Apit setelah 21 tahun merantau di Pekanbaru, Duri, Pekanbaru dan Pangkalan Kerinci, kondisinya pun tak jauh beda. Masyarakat tempatan terpuruk disudut-sudut dusun Seliau, Teluk Batil, Sungai Bayam, pinggiran tebing Kayu Ara, Lalang, Bunsur dan Mengkapan. Maka akupun berpikir untuk memperbaiki keluargaku saja, komunitas masyarakat Melayu yang miskin di muara Sungai Siak dan semenanjung Selat Lalang. Ternyata juga hasilnya sama, budaya Melayu yang tersirat dari budaya bahari yang melambangkan keulatan, pantang menyerah, berani, jujur dan gagah perkasa terkikis semua. Kutemui dalam nyata hanya masyarakat yang makin marginal, miskin secara ekonomi dan terpinggir dari aspek pendidikan, sosial, politik dan budaya. Di Riau menjamur organisasi yang memakai embel-embel Melayu, umumnya jadi organisasi papan nama, ataupun bergaya preman dengan jalan meminta-minta. Kalau ketuanya kebetulan Tokoh maka organisasi itupun jadi benalu yang berebutan menyusu dan menghisap APBD untuk kegiatan yang tidak bermuara pada pemberdayaan masyarakat Melayu. Bermilyar-milyar uang rakyar Riau hanya habis untuk kegiatan ORMAS, seremornial dan event-event. Diberbagai sudut perkampungan dan hutan Riau, Melayu terus terpinggir dalam kemiskinan, kebodohan dan ketidak berdayaan. Kini aku mulai merasa sangat renta dalam usia yang terbilang muda, ternyata merubah keluargaku yang bernama Melayu Riau juga sulit melakukannya. Sebab Melayu adalah alasan pembenaran kelompok dan orang-orang yang sedang mencari makan dan kekayaan. Yang muncul dotrinasi sempit tentang ”Ke-Melayuan” yang bermuara pada posisi yang makin menjepit komunitas Melayu sebenaranya. Jelas sejarah mengukir keterbukaan Melayu yang membuat kegemilangan Siak dan Riau Lingga. Hari ini Melayu dibenturkan dalam dikotomi Putra Daerah dan Pendatang, siapa sebenarnya pemilik Riau. Apakah ini menguntungkan buat Riau? Apakah masih relevan dengan situasi kekinian? Yang dibutuhkan adalah kerjasama dan saling memahami antara masyarakat Riau tempatan dan pendatang akan hak, kewajiban dan kedudukan masing-masing, ”Dimana bumi dipijak disana langit dijunjung, dimana air disauk disitu ranting dipatahkan”. Aku sadari bahwa satu-satunya yang bisa aku ubah adalah diriku sendiri. Tiba-tiba aku tersadarkan bahwa bila saja aku bisa mengubah, memberdayakan dan meningkatkan potensi diriku, aku pasti bisa mengubah keluargaku (Melayu). Pada akhirnya aku akan mengubah propinsiku, negaraku dan aku pun bisa mengubah seluruh dunia ini. Sering dalam tidur aku bermimpi tampil menjadi pemimpin negeri ini dengan pendidikan tinggi membawa konsep yang jelas dan terukur untuk merubah wajah negeri, menggandeng suku Batak, Minang atau Jawa jadi Wagubri, kuat secara ekonomi sehingga tidak perlu cari sponsor dari cukong kayu, pengusaha huburan dan judi atau pengusaha pasir laut. Dikenal dan mengakar karena budi pekerti, sikap dan memegang nilai-nilai keagamaan. Mengabdikan diri mewujudkan Riau yang bermarwah dan berharga diri. Sayang itu hanya mimpi sebab realitas politik hari ini belum memungkinkan itu terjadi. Aduuuuuhh Riauku malang nian nasibmu.